penghapusan kawasan

Image: sindonews.com

Seberapa Besar Dampak Dari Penghapusan Kawasan 3 in 1?

Kemacetan di jalan raya merupakan masalah klasik dari dulu hingga sekarang. Khususnya di Ibu Kota Indonesia yaitu DKI Jakarta, macet adalah hal yang sudah biasa. Pemerintah DKI Jakarta juga sudah mengupayakan berbagai solusinya. Mulai dari memperbaiki masalah transportasi umum sampai pembatasan akses jalan seperti penerapan kawasan 3 in 1 yang kini akan dilakuakan Penghapusan Kawasan 3 In 1.

3 in 1 merupakan kebijakan yang membatasi mobil pribadi yang melintasi jalan tertentu berdasarkan jumlah minimal penumpang, yaitu 3 orang atau lebih. Kebijakan 3 in 1 ini adalah kebijakan dari Gurbernu DKI Jakarta terdahulu yaitu Pak Sutiyoso pada tahun 2003. Tujuan dari adanya kebijakan ini untuk mengurangi kemacetan akibat dari banyaknya mobil pribadi yang isi penumpangnya hanya 1 atau 2 saja.

Awal bulan april ini, Gubernur DKI Jakarta saat ini Pak Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disapa Ahok menghembuskan wacana untuk penghapusan kawasan 3 in 1 sindonews. Wacana tersebut dimunculkan karena kebijakan 3 in 1 ini malah menjadi maraknya kemunculan perjokian. Dengan adanya praktik perjokian tersebut, pengurangan kemacetan sesuai dengan tujuan awal dirasa percuma saja.

Wacana penghapusan kebujakan 3 in 1 ini juga sudah mulai dilakukan uji coba. Tanggal 5 April atau lebih tepatnya hari selasa kemarin, kebijakan 3 in 1 tidak diberlakukan lagi. Hasilnya untuk hari pertama mungkin masih belum terasa dampaknya. Namun setelah itu apakah sama saja apabila semua pengguna sudah tahu?

Penghapusan kawasan 3 in 1 sindonews memang masih dalam uji coba. Namun walaupun masih uji coba, banyak penolakan dari sana sini. Alasannya sama, akan lebih macet jika kebijakan penerapan 3 in 1 ini dihapus. Dari para joki juka terjadi penolakan karena akan menghilangkan ladang penghasilan mereka.

Sebenarnya upaya penghapusan 3 in 1 ini juga ingin mengalihkan ke penarapan Electronic Road Pricing (ERP). ERP ini merupakan penerapan jalan berbayar dengan elektronik. ERP sebenarnya juga kebijakan bagus apabila memang benar-benar terealisasi. Walaupun ERP ini sudah diuji coba, namun belum tampak langkah selanjutnya tentang penerapannya.

Pembatasan 3 in 1 akan dan penerapan ERP juga belum jelas, la terus jalannya jadi gimana? Beberapa pengamat juga mengomentari mengenai penghapusan kebijakan ini. Ya semua tidak setuju jika kebijakan tersebut dihapus tanpa ada solusi yang lain. Jika ERP bisa diterapkan, maka 3 in 1 sah-sah saja jika tidak diberlakukan lagi.

Selama ini pembatasan minimal 3 penumpang untuk 1 mobil memang dirasa bisa mengurangi kemacetan. Terutama untuk mobil-mobil pribadi yang berisikan penumpang kurang dari 3. Dengan adanya kebijakan 3 in 1 tentu akan membuat mobil yang berisikan penumpang yang hanya 1 atau dua orang berpikir ulang untuk melewati jalan dengan aturan tersebut.

Dampak yang terjadi apabila Kawasan 3 in 1 dihapus tentu akan sangat besar. Tanpa batasan, tanpa aturan tentu semua bisa melewati jalan-jalan yang selama ini tidak boleh dilalui. Akibatnya macet pun tak terelakkan. Yang selama ini sudah macet bisa jadi tambah macet lagi.

Ya kita tunggu saja apakah penghapusan kawasan 3 in 1 ini jadi direalisasikan. Jika memang kebijakan ini jadi dihapuskan, maka pemerintah juga harus menyiapkan kebijakan baru. Jika tidak maka kemacetan dikawasan yang 3 in 1 dihapus akan menjadi-jadi. Kemacetan bisa tambah parah. Bagaimana pendapat teman-teman tentang penghapusan kawasan 3 in 1 ini?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *